Negara Rugi Rp500 M, Dugaan Tipikor Pengadaan Satelit Slot Orbit 123° BT pada Kemenhan Naik ke TahapPenyidikan

- Sabtu, 15 Januari 2022 | 10:50 WIB
Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus menyampaikan, akibat satelit yang disewa tidak dapat berfungsi dan spesifikasi tidak sama, sehingga indikasi kerugian keuangan negara yang ditemukan berdasarkan hasil diskusi dengan auditor, mencapai Rp500.000.000.000 (lima ratus miliar rupiah). Dokumen Kejagung RI
Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus menyampaikan, akibat satelit yang disewa tidak dapat berfungsi dan spesifikasi tidak sama, sehingga indikasi kerugian keuangan negara yang ditemukan berdasarkan hasil diskusi dengan auditor, mencapai Rp500.000.000.000 (lima ratus miliar rupiah). Dokumen Kejagung RI

HALLODESANEWS---Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus menyampaikan, akibat satelit yang disewa tidak dapat berfungsi dan spesifikasi tidak sama, sehingga indikasi kerugian keuangan negara yang ditemukan berdasarkan hasil diskusi dengan auditor, mencapai Rp500.000.000.000 (lima ratus miliar rupiah).

Dari Rp500.000.000.000 uang yang sudah keluar, yang berasal dari pembayaran sewa Satelit Arthemis dari Perusahaan Avant Communication Limited sekitar Rp41.000.000.000 (empat puluh satu miliar rupiah), biaya konsultan senilai Rp18.500.000.000 (delapan belas miliar lima ratus juta rupiah), dan biaya arbitrase NAVAYO senilai Rp4.700.000.000 (empat miliar tujuh ratus juta rupiah).

“Selain itu, ada pula putusan arbitrase yang harus dilakukan pembayaran sekitar US$ 20 juta, dan inilah yang masih disebutkan sebagai potensi karena masih berlangsung dan melihat bahwa timbulnya kerugian atau potensi sebagaimana tadi disampaikan dalam persidangan arbitrase karena memang ada kejahatan yang dalam kualifikasinya masuk dalam kualifikasi tindak pidana korupsi,” jelas Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus pada awak media, Jumat 14 Januari 2022.

Baca Juga: Bangun Kordinasi untuk Bersinergi dalam Upayah Penegakan Hukum, Panglima TNI Bertandang ke Kejaksaan Agung RI

Febrie Adriansyah menyampaikan dalam konferensi pers di Press Room Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Kebayoran Baru Jakarta Selatan tersebut bahwa perkembangan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Proyek Pengadaan Satelit Slot Orbit 123° Bujur Timur (BT) pada Kementerian Pertahanan Tahun 2015 s/d 2021 sudah naik ke tahap Penyidikan. 

Sebelumnya, kata dia, pihaknya telah melakukan kegiatan penyelidikan terhadap kasus ini selama 1 (satu) minggu dan sudah memeriksa beberapa pihak baik dari pihak swasta atau rekanan pelaksana maupun dari beberapa orang di Kementerian Pertahanan sebanyak 11 (sebelas) orang.

Dalam penyelidikan, Tim Jaksa Penyelidik juga melakukan koordinasi dan diskusi dengan beberapa pihak yang dapat menguatkan pencarian barang bukti, salah satunya auditor di BPKP sehingga diperoleh masukan sekaligus laporan hasil audit tujuan tertentu dari BPKP. Selain itu juga, didukung dokumen lain yang dijadikan alat bukti dalam proses pelaksanaan itu sendiri.

Baca Juga: Wapres Ma’ruf Amin Tinjau Lokasi Hunian Korban Erupsi Gunung Semeru Didampingi Sekjen PUPR, Mohamad Zainal F

Febrie mengatakan, kasus ini berawal dari tahun 2015 s/d 2021 dimana Kementerian Pertahanan Republik Indonesia melaksanakan Proyek Pengadaan Satelit Slot Orbit 123° Bujur Timur (BT). Ini merupakan bagian dari Program Satkomhan (Satelit Komunikasi Pertahanan) di Kementerian Pertahanan Republik Indonesia antara lain pengadaan satelit Satkomhan MSS (Mobile Satelit Sevice) dan Ground Segment beserta pendukungnya.

“Namun yang menjadi masalah adalah dalam proses tersebut, kita menemukan perbuatan melawan hukum yaitu ketika proyek ini dilaksanakan, tidak direncanakan dengan baik, bahkan saat kontrak dilakukan, anggaran belum tersedia dalam DIPA Kementerian Pertahanan Tahun 2015. Kemudian, dalam prosesnya pun, ini juga ada penyewaan satelit dari Avanti Communication Limited yang seharusnya saat itu kita tidak perlu melakukan penyewaan tersebut, karena di ketentuannya saat satelit yang lama tidak berfungsi masih ada waktu 3 (tiga) tahun dapat digunakan. Tetapi dilakukan penyewaan jadi kita melihat ada perbuatan melawan hukum,” ujar Jaksa Febrie.

Halaman:

Editor: Bernadus B.M

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X